“Hari ini ada beberapa poin yang perlu didalami. Yang pertama menyangkut keringanan pajak untuk para driver online,” katanya.
Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada kejelasan pengaturan biaya tidak langsung yang selama ini masih menjadi perdebatan antara perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi.
“Kemudian kejelasan mengenai biaya tidak langsung. Ini ingin dijelaskan dalam Perda sehingga tidak ada lagi perdebatan antara aplikator dengan driver online,” lanjut Yordan.
Menurutnya, meskipun Peraturan Presiden terbaru telah mengatur batas maksimal potongan aplikator sebesar delapan persen, masih terdapat ruang yang perlu diperjelas dalam regulasi daerah.
“Karena Perpres yang baru ini meskipun sudah menetapkan 8 persen maksimal potongan oleh aplikator, tetapi masih belum ada kejelasan apakah ini dari biaya tarif kotor atau tarif bersih,” jelasnya.
Bapemperda juga menginginkan agar aspek perlindungan sosial bagi para pengemudi transportasi berbasis aplikasi turut diatur dalam Raperda tersebut.
