“Koperasi-koperasi itu tumbuh karena memang dibutuhkan anggotanya. Bukan dibentuk karena ada target program pemerintah,” ujarnya.
Sebaliknya, koperasi yang lahir melalui program pemerintah dinilai menghadapi tantangan besar. Menurut Untari, pola tersebut terus berulang sejak era reformasi. Setiap pergantian pemerintahan selalu muncul program pembentukan koperasi baru sesuai visi kepala daerah maupun presiden.
“Akar persoalannya, koperasi itu lahir bukan karena kebutuhan komunitas, tetapi karena kebutuhan pemerintah menjalankan program,” katanya.
Ketua Koperasi Setia Budi Wanita ini menyebut sedikitnya ada lima persoalan yang membuat koperasi berbasis program rentan tidak berkembang, yakni tidak lahir dari kebutuhan riil masyarakat, lemahnya ikatan sosial antaranggota, bergesernya semangat gotong royong menjadi sekadar menjalankan administrasi program, bergantung pada siklus politik, serta minimnya keberlanjutan pendidikan dan penguatan kapasitas pengurus.
“Padahal koperasi tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Yang dibutuhkan adalah keberlanjutan. Pendidikan anggota, penguatan manajemen, dan pendampingan harus terus dilakukan,” ujarnya.
Terkait KDKMP, Untari menilai gagasan menjadikan koperasi sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional merupakan langkah besar yang patut diapresiasi. Bahkan, rencana menjadikan koperasi sebagai penyalur barang-barang subsidi pemerintah dinilainya sebagai kebijakan yang tepat.
“Ini konsep besar. Membangun ekonomi Indonesia dengan menjadikan koperasi sebagai mainstream adalah revolusi pemikiran. Niatnya sangat baik,” katanya.
