Surabaya, CakrawalaNews.co | Urusan hunian layak di Kota Pahlawan masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) yang menumpuk. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 7.906 usulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) saat ini masih mengantre dalam daftar tunggu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mengungkapkan bahwa ribuan usulan ini datang dari berbagai pintu. Mulai dari laporan akar rumput via RT/RW, jaring aspirasi anggota dewan, hingga kanal pengaduan resmi milik Pemkot. Namun, seluruh daftar tersebut tidak bisa langsung digarap karena harus melewati screening ketat.
Target 2026: Kejar Tayang 3.792 Rumah
Meski antrean mengular, program perbaikan yang beken dengan nama Program Dandan Omah ini sebenarnya menunjukkan progres positif sejak dirilis 2021 lalu. Rata-rata, Pemkot berhasil membedah sekitar 2.000 rumah per tahun.
Tahun ini, targetnya digenjot hampir dua kali lipat.
• Total Target: 3.792 unit rumah.
• Sumber Dana APBD: 2.240 unit.
• Sumber Non-APBD: Sisa kuota dikebut lewat jalur gotong royong (Pemerintah Pusat, lembaga zakat/filantropi, dan dana Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan).
“Jika target hampir 3.800 unit tahun ini tembus, antrean kita bisa menyusut ke angka 4.114 rumah. Tapi ingat, angka ini dinamis karena usulan baru atau dampak bencana bisa sewaktu-waktu masuk,” ujar Eri, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Mengapa penyelesaian rutilahu tidak bisa secepat kilat? Eri membeberkan bahwa masalah administrasi dan legalitas lahan sering jadi batu sandungan di lapangan.
“Ada kasus unik, material bangunan sudah mau dikirim ke lokasi, tapi mendadak harus direm (ditunda). Ternyata tanah tempat rumah berdiri sedang digugat atau disengketakan oleh internal keluarga. Mau tidak mau harus mediasi dulu,” jelas Eri.
Di sisi lain Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Iman Kristian Maharhandono menyebut tidak seluruh 7.906 usulan dalam daftar antrean otomatis dapat langsung dikerjakan. Pemkot masih melakukan pemutakhiran dan verifikasi data untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Verifikasi tersebut meliputi kondisi sosial ekonomi warga, status rumah dan lahan, tingkat kerusakan bangunan, hingga memastikan rumah benar-benar ditempati dan tidak sedang dalam sengketa.
“Kami harus memastikan bantuan diberikan kepada warga yang memenuhi syarat dan memang menjadi prioritas penanganan,” katanya.
Menurut Iman, tingginya jumlah antrean dipengaruhi beberapa faktor. Selain kebutuhan perbaikan rumah warga yang masih besar, terdapat usulan lama yang perlu diverifikasi ulang. Di sisi lain, kemampuan anggaran pemerintah setiap tahun masih terbatas dibandingkan jumlah kebutuhan yang ada.
Untuk mempercepat penanganan, DPRKPP melakukan pemutakhiran data, penentuan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan kondisi sosial ekonomi, mempercepat survei lapangan, serta memperluas kolaborasi dengan BAZNAS, yayasan sosial, CSR perusahaan, dan berbagai elemen masyarakat.
Pemkot belum dapat menghitung secara pasti kebutuhan anggaran untuk menuntaskan seluruh antrean rutilahu. Sebab, besaran bantuan pada setiap rumah berbeda-beda dan bergantung pada hasil survei lapangan.
“Program rutilahu bersifat stimulan. Kebutuhan setiap rumah tidak sama, sehingga perhitungan anggaran baru bisa dilakukan setelah seluruh data diverifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakannya,” pungkasnya
