Menurut Emil, ketidakstabilan pasokan daya atau kondisi listrik yang padam-nyala secara mendadak (byar-pet) sangat berbahaya bagi keselamatan publik dan sirkuit layanan masyarakat. Beberapa sektor vital yang wajib diproteksi tanpa toleransi antara lain fasilitas kesehatan (rumah sakit), jaringan distribusi air bersih (PDAM), lampu pengatur lalu lintas (traffic light), hingga sistem palang perlintasan kereta api.
“Ini kan yang bahaya ini kan perlintasan kereta api, traffic light, PDAM kan merasakan dampaknya ya, terus rumah sakit. PLN sudah setuju bahwa kalau ada pemadaman yang terencana, itu harus mengabarkan, koordinasi dengan dinas terkait ya. Jadi kami juga sudah minta Dinas ESDM menjadi koordinator untuk memastikan pemetaan sektor-sektor strategis,” papar Emil.
Meskipun pihak PLN melaporkan telah membangun jaringan komunikasi digital lintas elemen hingga ke tingkat desa dengan estimasi pemberitahuan satu hingga dua jam sebelum pemadaman, Pemprov Jatim meminta sistem tersebut dievaluasi total agar berjalan presisi.
Mantan Bupati Trenggalek ini menekankan pentingnya akurasi informasi agar instansi pelayanan publik, jajaran dinas perhubungan di kabupaten/kota, hingga operator transportasi seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI) bisa menyiagakan langkah antisipasi darurat secara tepat waktu. Pemprov Jatim berharap manajemen PLN menyusun skema komunikasi publik yang matang agar masyarakat tidak dihadapkan pada pemadaman mendadak tanpa persiapan.
