“RDP itu diharapkan menjadi forum untuk mengungkap fakta di lapangan bahwa masyarakat resah dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat yang kian memberatkan beban masyarakat,” jelasnya.
Sebelas tuntutan PC PMII Kota Surabaya itu antara lain; Hentikan MBG dan KDMP. Sahkan RUU Perampasan aset dan RUU Masyarakat Adat. Bebaskan tahanan politik tanpa syarat. Cabut UU TNI dan UU Polri yang inskontutisional. Realokasi APBN kepada sektor pendidikan dan kesehatan. Hentikan aktivitas eksraktif yang eksploitatif terhadap lingkungan dan kembalikan ekosistem yang rusak.
Berikutnya, Mendesak pemerintah untuk meningkatkan peran diplomasi Indonesia dalam menghadapi eskalasi konflik global dan menjaga stabilitas nasional. olak PHK masal dan berikan jaminan kepada buruh pegawai honorer dan PPPK. Tolak militerisme pada ranah sipil. Pecat pejabat nir kompeten dalam kabinet pemerintah Prabowo-Gibran. Dan turunkan harga bahan pokok.
Tepat adzan Maghrib berkumandang, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf akhirnya mau menandatangani tuntutan RDP dengan mahasiswa. Mengingat, tuntutan itu bukan menjadi kewenangan provinsi sehingga aspirasi mahasiswa akan disampaikan ke pemerintah pusat baik DPR RI maupun kementerian terkait.
“Secara pribadi saya sangat mendukung tuntutan mahasiswa. Namun secara lembaga ada mekanismenya tersendiri. RDP nantinya bisa menjadi bahan rekomendasi bagi DPRD Jatim untuk menyatakan sikap secara kelembagaan ke pemerintah pusat,” ujar politikus asal PKB. (caa)
