“Program MBG kami nilai tidak relevan sebagai solusi bagi permasalahan stunting dan gizi buruk di Indonesia. Jika orientasi pemerintah serius dalam perbaikan gizi, maka intervensi seharusnya dilakukan pada daerah daerah 3T (Terdepan, Terluar Tertinggal) yang emiliki kerentanan akses pangan lebih tinggi,” tegasnya.
Selain itu, BGN juga menjadi sorotan tajam terkait isu meritokrasi. Pasalnya, penempatan aparatur yang tidak memiliki kompetensi relevan, khususnya keterlibatan purnawirawan di luar kapasitas bidangnya menciptakan keraguan masyarakat atas efektivitas kelembagaan BGN.
“Kami memandang bahwa MBG dan KDMP lebih kental dengan nuansa program populis yang sekedar menjadi alat pencitraan politik jangka pendek. Alih-alih memberikan solusi struktural bagi masalah ekonomi dan sosial bangsa,” tegas salah satu mahasiswa.
Setelah berorasi cukup lama dan kondusif, massa aksi akhirnya ditemui langsung ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf didampingi Yordan Batara Goa ketua Bapemperda DPRD Jatim serta sekretaris DPRD Jatim Ali Kuncoro.
Koordinator aksi PC PMII Kota Surabaya Matluk mendesak agar DPRD Jatim mau menggelar (RDP) Rapat Dengar Pendapat dengan mahasiswa dalam rangka menindaklanjuti hasil tuntutan. Mengingat, tuntutan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.
