“Terkait pelaksanaan sistem zonasi ini sebenarnya Permendikbud sudah disosialisasikan, Permendikbud lahir sebelum Perwali No 25 Tahun 2018 turun, Permendikbud sudah diterbitkan, sehingga sistem zonasi tahun 2017 belum mulai, ada beberapa SD tapi belum zonasi penuh,” ujar Kepala Dinas Pendidikan M Maskur.
“Sehingga tahun ini Menteri Pendidikan ingatkan September sampai November berikan tekanan kepada Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia agar segera lakukan Permendikbud No 17 Tahun 2017, sesuai dengan nawacita kita akan garap pendidikan mulai dari daerah pinggiran agar tidak selamanya tertinggal,” imbuhnya
Setelah dipahami, kata dia, maka sudah turun ke Perwali dan sudah disosialisasikan, sebenarnya dalam pengajuan ini tidak tergesa-gesa dan pihaknya telah membentuk tim meliputi kepala sekolah, komite, dewan pendidikan, dalam rangka proses Perwali dan di sosialisasikan agar pendidikan daerah tercakup.
“Oleh karena itu saat ini berharap mutunya sama dan tanpa mengurangi kualitas sekolah, dan konsekuensi pemerintah tanggung jawab sarana prasarana dan penunjang pelajaran SDM dan Kepala Sekolah, sehingga kualitas sekolah di probolinggo merata,” tegas Maskur.
