Dalam pelaksanaannya, Pemkot Surabaya bergerak bersama berbagai elemen masyarakat dan dunia usaha. Beberapa di antaranya adalah BAZNAS, Nurul Hayat, Yayasan Buddha Tzu Chi, hingga pengembang properti seperti Ciputra dan Pakuwon Group.
Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) saat ini tercatat sebanyak 200 unit, dengan informasi akan ada tambahan hingga 2.000 unit yang saat ini sedang dikaji kembali oleh pusat.
Iman mengatakan, Pemkot Surabaya menerapkan seleksi ketat agar program ini tepat sasaran. Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos), penerima manfaat harus masuk dalam data keluarga miskin (gamis) atau pra-miskin pada desil 1 sampai 5 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Persyaratan utamanya adalah rumah harus berdiri di atas tanah yang legal, memiliki sertifikat atau alas hak yang jelas seperti IPT (Izin Pemakaian Tanah) atau surat sewa resmi. Kami tidak bisa melakukan perbaikan di atas tanah ilegal, seperti tanah bantaran rel milik PT KAI atau semacamnya,” tegas Iman.
Mengenai target jangka panjang, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan seluruh persoalan rutilahu di Surabaya harus selesai 100 persen pada tahun 2027. Saat ini, total usulan yang masuk ke Pemkot mencapai 7.196 unit rumah.
