“Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan yang sangat berharga untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel,” kata Khofifah.
Ia menegaskan Pemprov Jatim akan terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel seiring dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
“Kami meyakini bahwa keberhasilan pembangunan harus berjalan seiring dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, BPK juga menyampaikan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Pemprov Jatim hingga 31 Desember 2025 mencapai 1.681 dari total 1.956 rekomendasi atau sebesar 85,94 persen. Angka tersebut telah melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 75 persen.
BPK berharap rekomendasi yang belum selesai dapat segera ditindaklanjuti guna memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah di Jawa Timur. (caa)
