Cakrawala BirokrasiCakrawala JatimCakrawala NewsCakrawala SurabayaHeadline

Pemkot Surabaya Gelar Bimtek Perlinsos Digital, Dorong Penyaluran Bansos Tepat Sasaran Lewat Sistem Terintegrasi

×

Pemkot Surabaya Gelar Bimtek Perlinsos Digital, Dorong Penyaluran Bansos Tepat Sasaran Lewat Sistem Terintegrasi

Sebarkan artikel ini
Pemkot Surabaya Gelar Bimtek Perlinsos Digital untuk Perkuat Penyaluran Bansos Tepat Sasaran
Pemkot Surabaya Gelar Bimtek Perlinsos Digital untuk Perkuat Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Surabaya – Cakrawalanews.co | Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendukung penuh program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) berskala nasional. Dukungan tersebut, diwujudkan dengan menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) secara hibrid kepada 12.669 Agen Pendamping (Training of Trainers) pada Rabu (20/5/2026) dan Jumat (22/5/2026).

Program Perlinsos Digital ini merupakan perluasan dari tim percepatan transformasi digital. Setelah sukses menjalankan pilot project di Kabupaten Banyuwangi pada tahun lalu, tahun ini program tersebut diperluas ke 42 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk tiga daerah di Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kabupaten/Kota Mojokerto.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, menjelaskan bahwa bimtek ini bertujuan menyiapkan para agen untuk mendampingi masyarakat, khususnya kelompok rentan pada desil 1 sampai 4 yang tidak memiliki perangkat gawai atau akses internet, agar tetap bisa mengakses bantuan sosial (bansos).

“Agen Perlinsos ini disiapkan untuk membantu masyarakat memastikan bantuan tepat sasaran. Mereka yang mengikuti bimtek terdiri dari kepala OPD, camat, lurah, Satpol PP, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) pendamping Kampung Pancasila,” ujar Antiek.

Antiek menambahkan, sistem baru yang dibangun oleh pemerintah pusat ini mengedepankan prinsip single data yang terintegrasi menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Melalui IKD, data masyarakat langsung terkoneksi dengan berbagai instansi nasional, seperti Kepolisian (terkait data kepemilikan kendaraan), BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan untuk memverifikasi pendapatan atau gaji berkala.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *