Pengakuan itu muncul setelah mencuatnya kasus dugaan keracunan makanan yang dilaporkan menimpa lebih dari 200 siswa penerima program MBG di Kota Surabaya. Insiden tersebut memicu perhatian publik sekaligus mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut.
DPRD Surabaya kemudian memanggil pihak-pihak terkait guna meminta penjelasan secara terbuka mengenai prosedur operasional dapur, legalitas kelayakan sanitasi, hingga sistem distribusi makanan kepada para pelajar.
Sebagai langkah penanganan awal, operasional dapur MBG di kawasan Tembok Dukuh kini dihentikan sementara. Kebijakan tersebut diambil sambil menunggu proses evaluasi menyeluruh, audit kebersihan, serta perbaikan sistem pengawasan produksi makanan.
