Juru bicara Fraksi Gerindra, Bima Rafsanjani Rafid menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola BUMD secara transparan dan terukur. Sejumlah persoalan mendasar seperti kerugian anak usaha, tingginya beban operasional, hingga lemahnya pengawasan dinilai harus segera ditangani. “Pemprov Jatim perlu segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola BUMD secara transparan, terukur, dan bertanggung jawab,” ujar Bima.
“Apabila rekomendasi ini belum ditindaklanjuti secara optimal, Fraksi Partai Gerindra akan menjalankan fungsi pengawasan DPRD secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (caa)
