Peran Dinas Pendidikan Harus Lebih Strategis
Dalam momentum Hardiknas ini, politisi senior ini juga memberikan catatan tegas kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur agar tidak hanya berperan sebagai regulator administratif.
“Dinas Pendidikan harus menjadi pengendali mutu. Tidak cukup hanya mengelola program, tetapi harus aktif melakukan supervisi, pembinaan, dan intervensi terhadap sekolah yang kualitasnya masih rendah,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah program, tetapi dari dampaknya terhadap kualitas siswa dan pemerataan pendidikan di daerah.
Tidak Ada Dikotomi Negeri dan Swasta
Suli Da’im juga menegaskan bahwa dalam semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak boleh ada dikotomi antara sekolah negeri dan swasta.
“Hardiknas ini harus mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Sekolah swasta yang dibangun oleh dana masyarakat harus diapresiasi dan diperlakukan setara, bukan dipinggirkan,” ujar dosen FEB Umsura ini.
