“Kita sekarang tinggal punya pilihan, tetap menjalankan (Program) Rutilahu, pendidikan gratis, kesehatan gratis, atau mengutamakan overlay (jalan) dan lain-lain,” ungkapnya.
Dari sisi KPBU-AP dinilai sebagai salah satu skema alternatif yang memungkinkan proyek tetap berjalan tanpa membebani anggaran daerah secara langsung di awal. Dalam skema ini, badan usaha terlebih dahulu membiayai pembangunan, sementara pemerintah melakukan pembayaran secara bertahap sesuai ketersediaan layanan.
Meski begitu, Eri memastikan bahwa seluruh opsi kebijakan, termasuk KPBU-AP, akan dibahas secara matang bersama DPRD Surabaya sebelum diputuskan.
“Nanti kita akan sampaikan ke DPRD. InsyaAllah dengan salah satu solusinya adalah dengan KPBU-AP,” pungkasnya.
Dengan kondisi fiskal yang semakin ketat, Pemkot Surabaya dituntut mencari terobosan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
