Putusan ini sekaligus memperlihatkan bagaimana peradilan militer mengisi ruang yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum pidana umum, dengan menempatkan kepatuhan terhadap perintah dinas sebagai fondasi utama penegakan hukum di tubuh TNI.
Di sisi lain, vonis tersebut juga menjadi penegasan bahwa sistem peradilan militer tidak semata bersifat administratif, tetapi mampu menjatuhkan sanksi pidana berat terhadap pelanggaran yang dinilai merusak disiplin dan kehormatan institusi.
Dengan pendekatan tersebut, peradilan militer menunjukkan perannya dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kepentingan organisasi, sekaligus merespons kekhawatiran internal terkait pelanggaran disiplin di lingkungan prajurit.
Vonis Oknum TNI Ungkap Celah Hukum, Peradilan Militer Gunakan Pasal Disiplin untuk Jerat Pelanggaran
