“Bahkan santunan sebesar Rp50 juta juga ditolak. Sementara di sisi lain, dilayangkan somasi dengan tuntutan Rp1,5 miliar untuk kerugian immateriil dan Rp300 juta materiil,” tambahnya.
Selain itu, Nina menilai langkah somasi yang dilakukan perlu dipahami secara proporsional sebagai mekanisme hukum perdata, bukan sebagai alat tekanan. Ia juga menyoroti langkah pelaporan ke Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) yang dinilai seharusnya diiringi dengan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Perbedaan pandangan antara pihak korban dan kuasa hukum TNI ini menjadi perhatian DPRD Jawa Timur. Melalui hearing tersebut, DPRD menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus hingga tuntas serta mendorong penyelesaian yang adil dan transparan bagi semua pihak.
Kasus ini diharapkan dapat menemukan titik terang melalui proses hukum yang berjalan, sekaligus menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. (caa)
