Ia memastikan, rekomendasi yang dihasilkan tidak disusun secara tergesa-gesa. Pansus ingin memastikan setiap poin benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Kita godok betul supaya tidak salah arah. Ini harus jadi rekomendasi yang matang dan berkualitas,” pungkasnya.
Sementara itu,Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar menyebut proses pembahasan dan pendalaman terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih terus berlangsung dan belum sampai pada tahap finalisasi rekomendasi.
Anggota Fraksi PAN DPRD Jatim itu menegaskan, hingga saat ini Pansus belum menetapkan target waktu pasti kapan hasil rekomendasi akan disampaikan secara resmi.
“Belum, kami masih melakukan pendalaman. Ini tidak bisa cepat karena harus dilihat secara menyeluruh, termasuk aspek manajerial,” ujarnya.
Menurut Abdullah, Pansus tidak hanya fokus pada persoalan finansial yang selama ini menjadi sorotan, tetapi juga mulai mengkaji lebih dalam sisi manajemen dan tata kelola BUMD di Jawa Timur.
Ia menjelaskan, langkah ini dilakukan dengan membandingkan kinerja BUMD di Jawa Timur dengan BUMD di provinsi lain yang dinilai lebih berkembang.
“Kami bandingkan dengan BUMD di daerah lain. Kenapa di sana bisa lebih baik, lebih berkembang, sementara di sini belum optimal. Itu yang sedang kami dalami,” katanya.
Dari hasil sementara, Abdullah mengungkapkan bahwa banyak BUMD di Jawa Timur masih memiliki kelemahan dalam pengelolaan, terutama dalam hal perencanaan bisnis dan eksekusi program. “Kesimpulan awal, pengelolaannya masih banyak yang kurang bagus. Bahkan sangat banyak yang perlu dibenahi,” tegasnya.
