“Jika ingin memastikan WFH ASN tidak justru dipakai liburan, kan bisa menggunakan aplikasi foto geotag untuk tahu posisi lokasi kerja ASN seperti yang selama ini sudah digunakan” ungkap Yordan.
“Jadi, jika alasannya menghindari long weekend, berarti fokusnya bukan lagi pada efisiensi BBM. Ini jadi terlihat inkonsisten. Kebijakan publik seharusnya berbasis data dan tujuan yang jelas, bukan sekadar menghindari potensi libur panjang,” lanjutnya mengkritik.
Ketua Bapemperda DPRD itu mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk benar-benar mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk mempertimbangkan sinkronisasi dengan kebijakan nasional serta berbasis pada data mobilitas dan konsumsi energi.
“Kita tidak menolak WFH. Tapi jangan sampai kebijakan yang niatnya baik justru menghasilkan dampak efisiensi BBM yang tidak optimal, bahkan kontraproduktif. Harus ada basis data, kajian mobilitas, dan sinkronisasi dengan pusat agar kebijakan ini benar-benar efektif,” pungkas anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya ini. (caa)
