Dalam rapat internal beberapa waktu lalu, Satib juga mengusulkan agar seluruh BUMD milik Pemprov Jatim terlebih dahulu diklasterkan berdasarkan tingkat kesehatan perusahaan. Pengelompokan tersebut dinilai penting untuk memudahkan pemetaan masalah dan menentukan prioritas pembenahan.
“Nanti semua BUMD kita klasterkan dulu. Mana yang dipandang sehat, mana yang setengah sehat, dan mana yang tidak sehat. Setelah itu baru kita dalami permasalahan di masing-masing klaster tersebut,” katanya.
Melalui metode tersebut, Pansus diharapkan dapat menemukan akar persoalan yang terjadi pada setiap BUMD. Hasil pendalaman itu nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi strategis kepada pemerintah provinsi.
“Dari situ nanti akan muncul rekomendasi. Mana BUMD yang masih bisa dipertahankan, mana yang perlu pembenahan, dan mana yang mungkin sudah tidak bisa dipertahankan,” tegasnya.
Selain membahas kinerja perusahaan, Pansus juga mulai menelusuri persoalan terkait aset BUMD. Salah satunya melalui rapat bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasuruan.
Rapat tersebut digelar untuk menelusuri kondisi aset milik salah satu BUMD yang dinilai memiliki kontribusi dividen relatif kecil terhadap Pemprov Jatim, meskipun memiliki sejumlah anak perusahaan.
