Cakrawalanews.co-Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini tengah menghadapi tantangan serius dalam memantau perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya. Meski program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fokus perhatian di tingkat nasional, koordinasi di lapangan justru terhambat oleh keterbatasan data yang diterima oleh pemerintah daerah.
Kondisi ini dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, yang mengungkapkan bahwa pihaknya merasa terjebak dalam kabut informasi. Beliau secara blak-blakan mengakui adanya kendala komunikasi yang membuat Pemkab Blitar sulit melihat gambaran utuh mengenai sejauh mana akselerasi program tersebut telah berjalan.
Menurut Khusna, akar permasalahannya terletak pada distribusi informasi yang tidak lancar dari pelaksana lapangan ke jajaran birokrasi daerah. Ia menegaskan bahwa pihaknya “kesulitan memotret perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan akibat akses informasi yang tersumbat.” Tanpa adanya data yang transparan dan akses yang terbuka, Pemkab Blitar dikhawatirkan tidak dapat memberikan dukungan maksimal terhadap kelancaran program strategis tersebut.( wa/ar)
