Surabaya, CakrawalaNews.co – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pendataan penerima bantuan sosial saat melakukan monitoring Kampung Pancasila di Balai RW 9 Lemah Putro, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Sabtu (21/2/2026).
Dalam pertemuan bersama warga, Eri secara tegas meminta lurah, camat, hingga pengurus RW untuk berani menyampaikan kebenaran terkait data kemiskinan agar tidak memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
“Pemerintah kota transparan. Anggaran kita terbatas, jadi ada skala prioritas. Misalnya untuk bantuan pendidikan, kita fokuskan dua anak per keluarga agar keluarga lain juga bisa mendapatkan bagian secara merata,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa penetapan warga miskin desil 1–5 harus dilakukan secara objektif berdasarkan 39 indikator, mulai dari kondisi fisik rumah hingga pendapatan keluarga. Karena itu, seluruh warga diminta terlibat dalam forum verifikasi data agar tidak ada manipulasi atau kesalahpahaman.
“Pancasila itu tidak lagi hanya dalam lisan, tapi dalam langkah dan perbuatan. Saya bangga dengan RW 9 ini karena sudah menjalankan Kampung Mandiri. Data keluarga miskin kita rekap, mana yang dicover pemerintah kota dan mana yang dibantu melalui swadaya mandiri RW, sehingga bantuan tidak menumpuk dan bisa digunakan bersamaan setiap bulan,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.
Eri juga mengingatkan bahwa bantuan sosial harus tepat sasaran. Ia memberi peringatan kepada warga usia produktif yang sebenarnya mampu bekerja namun tidak mau berusaha.
“Kalau merasa tidak mampu tapi ditawari pekerjaan tidak mau, ya kita akan coret dari daftar bantuan. Kecuali lansia di atas 60 tahun yang tinggal sendiri, itu wajib di-cover penuh oleh pemerintah,” imbuhnya.
Selain memastikan validitas data, Eri mengapresiasi sistem perlindungan sosial mandiri yang telah berjalan di RW 9 Lemah Putro. Wilayah tersebut memiliki dana sosial untuk membantu warga sakit sebesar Rp250.000 per orang, santunan kematian Rp400.000, serta bantuan pendidikan yang dikelola secara swadaya.
Ia menilai, kolaborasi antara bantuan pemerintah dan swadaya warga menjadi kunci agar kesejahteraan bisa dirasakan merata tanpa tumpang tindih anggaran.
“Saya ingin RW 9 Lemah Putro ini menjadi contoh bagi RW-RW lainnya di Surabaya. Jika RW-nya gerak, PKK-nya gerak, KSH-nya gerak, dan warganya kompak, maka kesejahteraan itu pasti tercapai,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua RW 9 Lemah Putro, Agung Diponegoro, menyambut baik arahan wali kota dan menyatakan komitmen warga untuk menjaga transparansi data.
“Melalui kunjungan ini, kami bisa berdialog dan menyampaikan aspirasi serta keluh kesah warga secara langsung kepada Bapak Wali Kota Eri Cahyadi,” ujarnya.
Pemkot Surabaya berharap keterbukaan data dan keberanian aparat wilayah menyampaikan kondisi riil di lapangan dapat mencegah kecemburuan sosial serta memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang berhak.
Berita Terkait
Berita Utama Lainnya
