Cakrawalanews.co, -Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, saat ini tengah menunggu arahan dari pemerintah pusat mengenai pemanfaatan lahan produktif yang diproyeksikan sebagai lokasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Langkah ini diambil menyusul adanya gelombang keberatan dari sejumlah warga terkait pemilihan lokasi pembangunan tersebut.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Judi Ernanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima aduan dari masyarakat yang merasa keberatan jika lahan pertanian produktif dialihfungsikan.
Meskipun terdapat penolakan, Judi menekankan bahwa proses penentuan lokasi di Desa Loceret tersebut sebenarnya telah melewati mekanisme musyawarah desa khusus (musdesus). Menurutnya, secara regulasi, pemanfaatan tanah kas desa untuk kepentingan KDMP tidak melanggar aturan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pembangunan ini dirancang untuk mendukung program nasional demi kesejahteraan bersama tanpa maksud merugikan pihak mana pun.
“Kami masih menunggu arahan dari pimpinan. Namun, sebenarnya proses penentuan lokasi yang dipersoalkan warga telah melalui musyawarah desa khusus (musdesus),” ungkap Judi Ernanto pada Sabtu (21/2).
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah terus mendorong upaya mediasi agar ditemukan titik temu yang memuaskan semua pihak. “Skema (penyelesaian) kami harapannya bisa mediasi,” lanjutnya.
Persoalan ini mencuat setelah sebuah video dari akun Instagram @desa_loceret viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, sejumlah warga yang merupakan petani setempat menyatakan dukungan mereka terhadap program KDMP, namun dengan tegas menolak jika gerai koperasi didirikan di atas sawah produktif yang kian menyusut. Selain masalah produktivitas lahan, warga mengeluhkan letak koordinat yang dinilai tidak strategis karena berada di area jalan buntu dengan lebar hanya 2,3 meter yang selama ini menjadi akses utama kegiatan pertanian.
Dalam video tersebut, salah seorang warga menyampaikan aspirasinya secara langsung dengan harapan mendapat perhatian dari pemerintah tingkat atas. “Kami memohon kepada Bapak Presiden, agar pembangunan gedung Koperasi Merah Putih tidak didirikan di atas lahan pertanian yang masih produktif. Karena lahan pertanian yang ada di desa kami semakin berkurang,” ujar warga tersebut. Hingga saat ini, Pemkab Nganjuk masih berupaya menjembatani komunikasi agar program nasional ini tetap berjalan tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat lokal.( wa/ar)
