“Pada sidang kali ini justru semakin terang benderang setelah terungkap di persidangan bahwa telat terbit sertifikat HPL Pasar Turi tanggal 17 Maret 2017,” terangnya.
Ia menjelaskan, di dalam sertifikat HPL terdapat diktum-diktum yang menjadi dasar Kementerian Agraria memutuskan menerbitkan HPL.
“Bunyi diktum 6 telah sesaui dengan isi perjanjian kerjasama antara Pemkot Surabaya dengan PT GBP, intinya mengatur mengenai kepada bagian-bagian HPL akan diberikan persetujuan untuk diterbitkan HGB (Hak Guna Bangunan) kepada PT GBP,” tegasnya.
Atas dasar tersebut Agus menyebut bahwa tidak ada peristiwa pidana pada kasus Pasar Turi.
“Jadi peristiwa pidananya saja tidak ada. Jika didakwa melakukan penipuan dengan dasar Pak Henry tidak memiliki alas hak untuk memperjanjian kepada pedagang, pertanyaanya ada tidak alas haknya? Ada kan,” jelasnya.
Saat ditanya perihal pernyataan hakim Rochmad yang menilai penerbitan HPL terkesan berlarut-larut, Agus menyebut hal itu wajar.
Selain itu menurut Agus, kewajiban memberikan persetujuan HGB di atas HPL kepada PT GBP merupakan kewajiban Pemkot Surabaya yang tertuang dalam perjanjian Pasar Turi.
“Wajar saja, karena perjanjian Pemkot Surabaya dengan PT GBP terkait Pasar Turi sejak 2010. Perjanjian dilakukan 2010 dan HPL terbit 2017, sudah 7 tahun lho baru kewajiban itu dipenuhi oleh Pemkot Surabaya. Kewajiban Pemkot selanjutnya memberikan persetujuan HGB di atas HPL. Kalau semua kewajiban dilakukan semua oleh Pemkot, yang diuntungkan ya para pedagang,” pungkas Agus.(nafan hadi)
