Melihat ada kejanggalan dalam terbitnya HPL tanah Pasar Turi, lantas hakim Rochmad mencecar Agus Sunaryo dengan beberapa pertanyaan.
“Terus kapan HPL itu diajukan permohonannya kok baru saja terbit?” tanya hakim Rochmad kepada Agus.
Atas pertanyaan tersebut, Agus mengaku tidak mengetahui kapan pemohonan HPL tersebut diajukan oleh Pemkot Surabaya.
“Permohonan diajukan tanggal berapa saya tidak mengetahui, di surat HPL juga tidak disebutkan kapan permohonan diajukan,” kata Agus Sunaryo menjawab pertanyaan hakim Rochmad.
Kepada Agus Sunaryo, Hakim Rochmad menjelaskan alasan dirinya melontarkan pertanyaan perihal kapan permohonan HPL tersebut diajukan.
“Begini kan bangunan Pasar Turi sudah selesai sejak 2014, tapi kenapa kok HPL-nya baru terbit pada 2017. Apa sih kendalanya? Kok kesannya (penerbitan HPL) berlarut-larut,” tegas hakim Rochmad.
Tak cukup sampai di situ, hakim Rochmad juga melontarkan pertanyaan soal perjanjian Pasar Turi. Menurut Agus Sunaryo, boleh saja diperjanjikan sebelum HPL terbit.
“Boleh saja diperjanjikan, tapi sebaiknya setelah HPL terbit dulu karena HPL ini sebagai bukti,” katanya.
Sementara itu usai sidang, Agus Dwi Warsono, kuasa hukum Henry J Gunawan menilai, sidang kasus Pasar Turi semakin terang benderang dengan adanya keterangan saksi Agus dari BPN.
