Ia memaparkan, aset bermasalah tersebar di berbagai sektor strategis mulai dari aset pendidikan berupa lahan SMA dan SMK negeri hasil pelimpahan kewenangan kabupaten/kota (P3D) dengan dokumen tidak lengkap, aset jalan dan pengairan yang belum terpetakan secara digital, hingga aset idle di kawasan perkotaan seperti Surabaya, Malang, dan Kediri yang dikuasai pihak ketiga tanpa perjanjian resmi.
Di sisi lain, Agus menyoroti kondisi PAD Jawa Timur pada 2026 yang tertekan akibat penyesuaian regulasi pajak daerah, termasuk penerapan kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam situasi tersebut, pemanfaatan aset dinilai menjadi sumber pendapatan alternatif yang realistis dan berkelanjutan.
Untuk itu, Komisi C DPRD Jatim merekomendasikan percepatan penerapan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah yang terintegrasi agar data aset antarorganisasi perangkat daerah tersinkron secara real time.
