Agus yang juga Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini menyebut, rendahnya pemanfaatan aset tersebut disebabkan oleh persoalan legalitas dan lemahnya penatausahaan. Berdasarkan hasil monitoring hingga awal 2026, Pemprov Jatim menguasai sekitar 11.000 hingga 12.000 bidang tanah namun baru sekitar 23 persen yang telah memiliki sertifikat. “Artinya, masih ada sekitar 8.500 hingga 9.000 bidang aset yang status hukumnya belum clear and clean. Ini menjadi persoalan serius karena menghambat optimalisasi aset,” ujarnya.
Menurut Agus, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko hilangnya aset daerah. Hal ini sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berulang kali menyoroti kelemahan penatausahaan aset tetap akibat ketidakjelasan sertifikat.
