“Ini kan lucu. Sendiri-sendiri, tapi sampai sekarang belum ada pemenangnya untuk pembangunan pasar. Padahal pedagang itu butuh kepastian,” tegasnya.
Kekhawatiran DPRD bertambah setelah melihat hasil revitalisasi pasar sebelumnya yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
“Kalau saya melihat Pasar Kembang kemarin, dengan anggaran yang segitu, mohon maaf, yang terlihat cuma tembel-tembel saja. Pondasinya tetap, cuma renovasi,” kata Budi.
Ia menegaskan kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan revitalisasi pasar.
“Ini butuh pengawas yang benar-benar. Standarnya sampai hari ini kan belum masuk,” ujarnya.
Budi juga menekankan pentingnya ketegasan pemerintah kota dalam mengawal revitalisasi pasar, termasuk pemberian sanksi jika ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai.
“Pemerintah kota harus jeli, harus tegar. Harus ada punishment. Jangan main-main. Karena ini antara estetika kota dan kepentingan perut pedagang itu sama-sama,” katanya.
Selain persoalan teknis, Buleks mengingatkan agar revitalisasi pasar tidak justru memicu kekacauan baru akibat lemahnya penataan pedagang.
“Jangan sampai setelah dibuat pasar baru, muncul pedagang-pedagang baru yang seolah-olah merebut. Kalau memang ada bantipnya, ada satgasnya, ya harus diturunkan,” ujarnya.
Ia menilai revitalisasi pasar yang berlarut-larut justru berisiko membuat kondisi pasar semakin carut-marut.
