Surabaya, CakrawalaNews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menilai pelaksanaan revitalisasi pasar yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berjalan amburadul.
Penilaian itu muncul karena skema pembangunan dinilai tidak terintegrasi, proses lelang berlarut-larut, dan berdampak langsung pada pedagang pasar yang membutuhkan kepastian.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Budi Leksono menyebut persoalan utama revitalisasi pasar terletak pada cara pelaksanaannya.
Menurut dia, pasar yang direvitalisasi sejatinya merupakan pasar hidup dengan aktivitas ekonomi yang sudah berjalan.
“Kalau saya melihat, pasar ini sebenarnya hidup. Kalau sudah hidup, saya rasa dalam hal revitalisasi itu juga harus bisa melihat anggaran yang sudah diberikan,” ujarnya seusai rapat dengar pendapat trrkait revitalisasi pasar keputran selatan diruang komisi B, Selasa (20/01/2026).
Namun dalam praktiknya, politisi PDIP Surabaya yang akrab disapa Buleks ini menilai pelaksanaan revitalisasi justru tidak tertata dengan baik dan cenderung terpecah-pecah.
“Yang terjadi saat ini terkait dengan keputran Selatan ini tidak sesuai dengan cara dalam hal revitalisasi sampai menelantarkan para pedagang,” katanya.
Ia menyoroti pola pembangunan yang dilakukan secara terpisah, mulai dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tempat penampungan sementara (TPS), hingga bangunan pasar induk yang dilelang secara sendiri-sendiri.
“Kalau kita melihat caranya, IPAL dibangun sendiri, TPS dibangun sendiri, nanti pasar induknya juga dibangun sendiri. Kalau jadi satu, anggarannya tidak bengkak,” ujarnya.
Menurut Buleks, skema terpisah tersebut justru memunculkan kejanggalan karena hingga kini belum ada pemenang tender pembangunan pasar, sementara proyek-proyek pendukung sudah berjalan.
