Cakrawalanews.co- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat komitmennya dalam menangani isu perlindungan kelompok rentan dengan berencana memasukkan mata kuliah “Perempuan dan Kelompok Rentan” ke dalam kurikulum Strata-1 (S1) Bintara Polwan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK–PTIK).
Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk tidak hanya fokus pada penegakan hukum di hilir, tetapi juga memperkuat fondasi di hulu melalui jalur pendidikan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan membekali para Polwan dengan perspektif gender dan kemampuan penanganan kasus yang lebih sensitif serta profesional sejak dini.
Hal ini dianggap mendesak mengingat masih adanya berbagai tantangan di lapangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, adanya stigma terhadap korban, hingga kebutuhan mendalam akan personel yang memahami isu kemanusiaan secara komprehensif.
Selain pembaruan kurikulum, Polri juga terus melakukan penguatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih baik, serta kerja sama lintas lembaga.
Transformasi ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam menekan angka kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap kelompok rentan di Indonesia.
Kehadiran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi salah satu tonggak penting dalam pendekatan Polri yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan korban.
Seluruh langkah penguatan ini berpijak pada landasan hukum nasional maupun internasional, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak hingga Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan,
Polri berharap dapat membangun sistem penegakan hukum yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus beradaptasi dengan dinamika sosial demi memberikan rasa aman yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.( wa/ar)
