Menurut Fuad, koreksi tersebut tidak mengubah substansi inti Raperda, justru memperkuat daya tahan hukum dan harmonisasi dengan regulasi nasional.
Pihaknya menilai hasil fasilitasi Kemendagri selaras dengan pandangan politik fraksi sejak awal pembahasan. Rekomendasi terkait penguatan UPT PPA, sinkronisasi data, pelindungan di situasi bencana, kekerasan digital, hingga komitmen anggaran dinilai telah terakomodasi secara substansial.
“Ini bukti bahwa proses legislasi berjalan sehat, aspirasi daerah bertemu kebijakan nasional, dan keberpihakan pada rakyat tetap menjadi ruh utama,” kata Fuad.
Dalam sikap akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim menyatakan menyetujui penetapan Raperda menjadi Perda, dengan catatan kuat pada tahap implementasi. Fraksi mendorong:
Realokasi anggaran memadai untuk penguatan UPT PPA.
Fuad mengatakan, harus ada pengawasan lintas sektor yang ketat dan berkelanjutan serta sosialisasi masif kepada masyarakat hingga tingkat akar rumput.
“Perda ini menjadi tonggak sejarah dalam mewujudkan sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang aman, adil, dan beradab bagi setiap perempuan dan anak. Dengan Perda ini, Jawa Timur harus menuju nol toleransi terhadap kekerasan,” pungkas Fuad Benardi. (Caa)
