FGD tersebut menghadirkan perwakilan APINDO, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Komisi E DPRD Jawa Timur, serta lebih dari 20 komunitas penyandang disabilitas dari berbagai daerah di Jawa Timur.
“Kebutuhan penyandang disabilitas hanya bisa dijelaskan oleh mereka sendiri. Karena itu, suara komunitas difabel harus menjadi fondasi utama dalam penyusunan naskah akademik perda ini,” ujar Julianto.
Dalam forum tersebut, isu kesejahteraan menjadi perhatian utama, terutama terkait penyerapan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Julianto menyinggung ketentuan kuota kerja sebesar 1 persen di sektor swasta serta 2 persen di BUMN dan BUMD, yang dinilai belum berjalan optimal di lapangan.
“APINDO menyampaikan beberapa perusahaan sudah mulai menjalankan ketentuan ini. Namun implementasinya masih perlu diperluas dan diawasi agar berjalan merata,” katanya.
Selain ketenagakerjaan, aspek aksesibilitas fasilitas publik juga menjadi sorotan. Julianto mengakui Kota Surabaya mulai menunjukkan kemajuan dengan tersedianya parkir khusus, guiding block, serta fasilitas ramah disabilitas di transportasi publik. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan di kabupaten/kota lain.
Bahkan, dalam FGD terungkap masih kuatnya stigma sosial terhadap penyandang disabilitas di sejumlah daerah, termasuk di wilayah Madura.
