-
Penuh Terobosan Selaraskan Pembangunan Infrastrutur dan Sumber Daya Manusia (SDM)
Merujuk pada penilaian FIABCI tersebut kota Surabaya diasumsikan memiliki kemampuan dalam hal keselarasan dalam membangun kota, dimana hal tersebut tidak lepas dari peran sang wali kota dalam menjalankan tongkat kepemimpinannya.
Sehingga menjadikan kota yang dipimpin oleh Tri Rismaharini ini selama sepuluh tahun atau satu dekade tersebut dianggap memiliki kans tersendiri untuk bisa bertengger dipeta dunia bersama kota-kota lain di mancanegara.
Dalam hal keuangan kota, kemampuan finansial Pemerintah kota dibarengi dengan kepiawaian dalam melakukan pemetaan anggaran yang biasa tergambar dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) wali kota kepada DPRD Kota Surabaya yang dipaparkan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya menghasilkan sebuah output pembangunan yang sangat futuristic dan iconic.
Menengok loncatan siklus anggaran LKPJ sejak tahun 2010 tercatat anggaran belanja daerah sekitar Rp 3,753 triliun serta ditahun 2014 meningkat menjadi Rp 5,707 triliun, Sedangkan untuk Anggaran Belanja ditahun 2019, ditetapkan sebesar Rp 9,93 triliun dengan realisasi Rp 9,16 triliun atau 92,26 persen.
Terdiri dari belanja operasional Rp 6,40 triliun atau 91,97 persen, belanja modal Rp 2,75 triliun atau 93,28 persen, belanja tidak terduga Rp 1,574 miliar atau 11,88 persen, dan transfer Rp 2,218 miliar atau 100 persen.
Seperti contoh pemetaan anggaran yang disampaikan dalam LKPJ wali kota Surabaya akhir tahun anggaran 2019 kepada DPRD pada Kamis (28/05). Dalam paparannya, wali kota Risma mengatakan, pada tahun 2019 Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ditetapkan Rp 8,73 triliun dengan realisasi Pendapatan Daerah Rp 8,76 triliun atau 100,37 persen.
Angka itu, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 5,38 triliun atau 102,81 persen, Pendapatan Transfer Rp 3,10 triliun atau 96,42 persen, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 278,908 miliar atau 100,01 persen.
Terkait data tersebut wali kota Surabaya Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma ini mengatakan tingkat kemandirian ekonomi di tahun 2019 juga dapat terlihat dari besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran serta pajak bumi dan bangunan sebesar 50 persen dari total pajak daerah yang diterima Kota Surabaya.
Hal tersebut menjadi bukti bahwa peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dikota Surabaya sangat besar. Tingginya kepatuhan masyarakat dalm membayar pajak tak luput dari beberapa terobosan strategis yang dilakukan Risma dalam mendulang pundi-pundi pajak dari warga kota Surabaya.
Salah satu contohnya dengan menyematkan beban pajak disetiap transaksi baik makanan, hotel maupun hiburan di Kota Surabaya. Pembebanan pajak 10 persen dalam setiap transaksi di kota Surabaya tidak begitu dirasakan oleh warga sehingga partisipasi dan kepatuhan dalam hal pajak warga menjadi tinggi.
Selain terobosan dalam pajak, terobosan dalam mendapatkan retribusi yang tinggi juga dilakukan oleh Risma dengan melakukan pengihan door to door diperumahan elit dikota Surabaya. Ia mengaku bahwa bersama jajarannya tidak sungkan untuk melakukan penagihan di perumahan elit, khususnya bagi warga yang terlambat bayar dan memiliki tunggakan retribusi maupun pajak. Ia pun juga pernah meminta stafnya berkunjung langsung ke rumah elit dengan menggandeng Satpol PP.
Di samping itu, iapun juga mendapatkan retribusi lain dari pemasangan reklame, pemasangan fiber optic. Dimana menurut perempuan yang juga menjabat sebagai presiden UCLG ini bahwa, semua memang ditarik iuran untuk dikembalikan lagi kepada kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan dalam menggeliatkan nilai investasi dan ekonomi perkotan penyediakan berbagai fasilitas untuk mempermudah investasi, seperti Mal Pelayanan Publik, hingga perizinan online melalui Surabaya Single Window (SSW) telah dilakukan.
Dengan langkah tersebut wali kota Risma menyebut telah mendapatkan hasil peningkatan dalam izin realisasi investasi dimana pada tahun 2019, izin realisasi investasi mencapai 17.389 atau meningkat 27,89 persen dari tahun 2015 sebagai tahun dasar.
Kemudahan dalam investasi menjadi salah satu program utama bersama dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dimana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah membangun 67 Fasilitas ekonomi rakyat, meningkatkan aksesibilitas pemasaran pada UMKM binaan Pemkot Surabaya, memfasilitasi sertifikasi produk serta penyediaan stand UMKM di mal.
Disektor pelaksanaan anggaran penggunaan program berbasis online bernama e-program dan e-budgeting menjadi terobosan yang jitu. Dua program besar tersebut, telah dirancang wali kota Risma sejak tahun 2003 atau ketika ia masih menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dengan kedua program tersebut pemerintah kota mampu melakukan efektifitas pembangunan. Wali Kota Risma menjelaskan, bahwa program yang berjalan itu bisa efektif dan efisien di tingkat perencanaan dimana dapat mengatur anggaran berbasis kinerja. Menurut dia, jika pada nominal tertentu dengan output yang sudah ditentukan, maka output tersebut harus direalisasikan. Sehingga tidak diperbolehkan berhenti pada perencanaan saja.
Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini mengungkapkan, di dalam program tersebut sudah ada standarnya. Bahkan ia merinci, untuk biaya perencanaan, biaya umum, dan biaya pengerjaan sudah dianggarkan sekian persen. Sehingga ketika programnya di sektor pembangunan jalan, maka dipastikan outputnya ialah jalan.
Sebagai outpunya dalam upaya mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien,pemerintah kota telah melakukan banyak pembangunan. Di antaranya membangun jalan kurang lebih 21 kilometer dengan menggunakan seratus persen murni anggaran Pemkot,
Dengan demikian, sampai dengan tahun 2019 panjang jalan yang terbangun sebanyak 1.710,69 kilometer, pembangunan Box Culvert, Frontage Jalan A Yani, kemudian Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB), sekolah dengan fasilitas lengkap, boezem di 1.339 lokasi, serta sekitar 500 taman dan sentra UKM dan Kuliner menyebar di 31 kecamatan se Surabaya
Sementara itu dalam hasil capaian misi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun 2019. Di antaranya yakni, mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
Pada tahun 2019, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mencapai angka 82,22 meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 81,73. Dimana Sejak tahun 2016, IPM Kota Surabaya berkategori “sangat tinggi” dan pada tahun 2017 – 2019 IPM Kota Surabaya merupakan yang tertinggi di Jawa Timur.
Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya pada tahun 2019 mencapai 5,87 persen, lebih rendah dibandingkan dengan Kota Metropolitan lain.
Pencapaian misi ini tercermin dalam indeks ketimpangan wilayah yang menggambarkan pemerataan pembangunan atau kesenjangan wilayah antar kecamatan di Kota Surabaya yang pada tahun 2019 mencapai 0,665.
Selain itu, dalam penataan wilayah yang proporsional membuat jumlah kawasan kumuh di Surabaya berkurang dari tahun-ketahunnya.
Pada Minggu (08/11) Ahli permukiman dan perkotaan, Prof. Dr Ir Johan Silas saat mengutip data dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyebutkan bahwa prosentase kawasan kumuh di Surabaya sudah 0 persen.
Akademisi ITS ini mendiskripsikan bahwa dari angka 0 persen itu dalam sepengetahuannya, angka persisnya yakni 0,3 persen. jadi karena sangat kecil, maka dianggap 0 persen.
Lebih lanjut ia menuturkan berdasarkan data program Kotaku Kementerian PUPR yang terangkum di Nota Dinas Nomor 02/ND/Cb16/Satker1/2020 tentang Laporan Capaian Pengurangan Kumuh Provinsi Jatim, luasan kawasan kumuh di Surabaya semula 151 hektare. Dalam beberapa tahun terakhir, penataan digenjot hingga berhasil ditekan sampai 0 persen pada 2019.
Johan Silas menambahkan, salah satu bukti jika penataan kota di Surabaya sangat baik dan diakui dunia adalah saat ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk permukiman dan pembangunan berkelanjutan, atau The Third Session of the Preparatory Committee for Habitat III (Prepcom 3 UN Habitat III), yang diikuti 193 negara anggota PBB.
Disisi lain, untuk di tahun 2019 pemkot telah melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak. Upaya ini dilakukan untuk menjalin kemitraan dan sinergi pembangunan. Di tahun 2019, telah dilaksanakan kerjasama dengan 27 Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada bidang teknologi dan informasi, pendidikan, pariwisata, perdagangan dan pertanian.
Wali kota Risma menyebut bahwa kerjasama antar daerah luar negeri, dilakukan dengan 9 kota dan kerjasama dengan instansi pihak ketiga dilaksanakan dengan 70 lembaga.
Pembangunan masyarakat terus digerakkan sebagai misi pembangunan masyarakat perkotaan. Risma menyebutkan pihaknya telah membuat program permakanan bagi warga lanjut usia (lansia), disabilitas dan anak yatim dengan jumlah per hari sekitar 35 ribu yang diberikan secara rutin.
Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, wali kota Risma bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya gencar memberikan program permakanan bagi warga yang dinyatakan terkonfirmasi Covid-19 dan sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. Bahkan, tidak hanya permakanan saja, vitamin serta minuman tradisional juga diberikan setiap harinya.