Upaya Pemkot Surabaya untuk segera menyelesaikan pembahasan RAPBD 2016 di tahun ini (2015) sepertinya bakal terganjal oleh sikap DPRD Surabaya yang bersikukuh tidak akan melakukan pembahasan KUA-PPAS sebelum RKPD dari masing-masing SKPD diserahkan.
Pernyataan ini disampaikan Masduki Toha wakil ketua DPRD Surabaya, bahwa pihaknya akan mengembalikan tahapan pembahasan RAPBD sebagaimana mestinya, yakni harus didahului dengan RKPD, karena jika tidak maka akan memunculkan keraguan soal pengalokasian anggaran di setiap SKPD.
“Dalam hal pembahasan KUA-PPAS itu harus disiapkan RKPD dari masing masing SKPD tapi sampai sekarang belum diserahkan kepada kami, karena menjadi bahan evaluasi kami, agar tidak ada kesan kucing-kucingan,” katanya. Kamis (8/10/2015)
Politisi asal FKB ini menyebut jika pada masa kepemimpinan Musyafak Rouf, tim anggaran Pemkot Surabaya bisa menyajikan RKPD dari masing-masing SKPD, namun sikap itu hilang tatkala di periode sebelumnya yakni di masa Wisnu Wardhana.
“Di perodenya pak Musyafak diberikan, tapi kemudian di era WW (Wisnu Wardhana) itu tidak ada, untuk itu di periode sekarang ini harus dikembalikan, RKPD harus ada dulu, baru pembahasan bisa dilanjutkan,” tegasnya.
Menurut Masduki, data RKPD sangat penting dan dibutuhkan oleh DPRD Surabaya saat melakukan pembahasan, karena merupakan terjemahan dari total nilai anggaran yang diajukan dalam RAPBD.
“RKPD itu sebagai terjemahan RAPBD yang akan kita gedog (sahkan), kami akan cocokkan, karena masih banyak nilai dan penulisan yang tidak singkron, jadi pembahasannya bisa enak, tidak ada dusta diantara kita, jangan kami diberikan buku bisu, karena tidak berbunyi apa-apa,” tandasnya.
Ditanya Suarapubliknews.net, apakah tidak diserahkannya RKPD merupakan modus operandi tim anggaran Pemkot Surabaya agar beberapa pos anggaran yang berstatus silukman tidak bisa terdeteksi oleh dewan, Masduki hanya menjawab normative dan tidak bernai menjustifikasi.
“kami masih khusnudzon, tetapi kenapa setiap kami meminta RKPD selalu saja kesulitan, tetapi cecara tegas saya nyatakan, tanpa adanya RKPD, maka pembahasan RAPBD 2016 tidak perlu dilanjutkan, itu persyaratan pokok yang harus dipenuhi,”” jawabnya.
Sesuai pengalamannya saat masih duduk di Komisi, Masduki Toha mengatakan bahwa RAPBD yang diajukan KUA-PPAS terkesan hasil paketan dari Bappeko, bukan hasil pemikiran SKPD yang dituangkan dalam RKPD.
“Kesan kami, RKPD ini top down, bukan battom up, karena selama saya masih di komisi, sering kali mendapatkan jawaban dari DKPD jika programnya tidak dilaksanakan lantaran PAGUnya tidak cukup, ini kan tidak benar, sepertinya bukan sesuai kebutuhan SKPD, tetapi Bappeko terkesan menyuapi bahkan dipaksakan dengan analisanya sendiri, tanpa mendengar SKPD,” terang pembina GP Ashor Jatim ini.
Mengaca pengalaman di periode sebelumnya yang ternyata RAPBD tetap bisa disahkan di rapat paripurna DPRD Surabaya, Masduki menjamin jika saat ini peristiwa seperti itu tidak akan pernah bisa terjadi.
“Saya akan jamin, jika pembahasan KUA-PPAS kembali dilakukan, artinya tim anggaran sudah menyerahkan RKPD kepada kami, silahkan kembali konfirmasi saya langsung saat itu juga, saya akan siap menjawab,” janjinya.
Masduki Toha juga mengaku jika persoalan ini bakal disampaikan kepada Nurwiyatno PJ Walikota besok hari jumat malam, saat menghadiri undangan di kediaman Walikota Surabaya.
“Kami memang akan sampaikan kepada pak PJ di rapat pertemuan besok hari jumat malam di kediaman,” pungkasnya.(qcx/mnhdi/cn04)
