Nusa Dua, cakrawalanews.co – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa standar keberlanjutan yang diterapkan pada industri sawit harus bersifat universal, tidak boleh hanya menguntungkan satu kawasan tertentu.
Pernyataan ini disampaikan Wamenlu Arif Havas dalam 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) dan 2026 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, pada Kamis (13/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Wamenlu secara khusus mengkritisi European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau Peraturan Deforestasi Uni Eropa. Menurutnya, EUDR tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan internasional, diskriminatif terhadap negara berkembang, membebani petani kecil, dan berpotensi melanggar keadilan sosial dalam rantai pasok.
“Prinsip universal adalah hukum internasional. Maka, standarnya pun harus berlaku secara universal. Bukan berarti standar pengelolaan sawit negara barat (Eropa) lebih baik, dan ASEAN tidak. Sebab seharusnya EUDR memiliki standar yang sama,” kata Arif Havas.
Sebagai langkah konkret, Arif Havas mengusulkan solusi dengan mereplikasi mekanisme komunikasi yang telah terbukti berhasil melalui pengalaman perjanjian FLEGT-VPA di sektor kehutanan antara Indonesia dan Uni Eropa.
Wamenlu merekomendasikan pembentukan Licensing Information Unit di Indonesia. Unit ini akan berfungsi sebagai pintu komunikasi resmi bagi otoritas Eropa untuk memverifikasi asal-usul dan status keberlanjutan produk, di mana data tetap tersimpan di Indonesia.
Menurutnya, mekanisme serupa dapat diterapkan untuk EUDR melalui integrasi antara dashboard nasional Indonesia dan sistem EUDR. Pendekatan ini memungkinkan verifikasi berjalan tanpa membebani petani kecil dan tanpa melanggar kedaulatan data.
“Dengan pendekatan ini, implementasi EUDR dapat menjadi lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan internasional,” tutupnya. ( wa/infp)
