Surabaya. Cakrawalanews.co – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan justru menjadi sorotan tajam Komisi B DPRD Jatim. Hal ini tampak dari laporan Komisi B DPRD Jatim terkait Perubahan APBD (P-APBD) Jatim 2025.
Meski alokasi belanja meningkat, kinerja dinas tersebut dipertanyakan, terutama terkait efektivitas program yang belum sepenuhnya menjawab persoalan pangan dan kesejahteraan petani.
Dalam laporan yang dibacakan anggota Komisi B Wiwin Sumrambah, dalam rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa (02/09/2025), Komisi bidang perekonomian ini menegaskan bahwa dukungan Pemprov terhadap program ketahanan pangan nasional dinilai masih lemah dan belum berpihak pada petani.
Menurut Wiwin seharusnya tidak boleh ada kesenjangan dukungan antara program pemerintah pusat dengan program pemerintah daerah, terutama terkait swasembada pangan. Alokasi anggaran hingga saat ini belum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani sebagai stakeholder utama.
