Surabaya. Cakrawalanews.co – Fraksi PKB DPRD Jatim berharap Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang diberikan Pemprov Jatim kepada lembaga pendidikan swasta dan negeri harus disamakan jumlahnya. Termasuk antara BPOPP untuk Madrasah Aliyah (MA) dengan SMA. Hal ini penting karena antara sekolah negeri dan sekolah swasta sama-sama melaksanakan tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Terlebih pada sekolah swasta (terutama Madasah) banyak sekali peserta didik yang berasal dari masyarakat tidak mampu. Selain soal keadilan alokasi, yang juga penting adalah jumlah/nominalnya ditingkatkan. Karena, kegagalan Pemprov Jatim menciptakan pemerataan ekonomi berakibat kepada sulitnya pihak sekolah menggali potensi partisipasi masyarakat untuk menambah pembiayaan operasional pembelajaran.
“Selain itu, masih banyak wali murid yang mengeluh tentang belum pulihnya level perekonomian masyarakat menengah ke bawah pasca pandemi 2 tahun lalu,” ujar Salim Azhar Jubir F-PKB saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2025 pada rapat paripurna Kamis (21/11/2024).
Selain BPOPP, lanjut Salim, F-PKB juga berharap agar Pemprov Jatim dapat mengalokasikan anggaran untuk program penguatan literasi pesantren melalui skema pelatihan literasi pesantren dan penyelamatan naskah kuno pesantren melalui kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Juga program peningkatan kewaspadaan bencana berbasis pesantren dengan menambah frekuensi program SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) berbasis pesantren.
