Surabaya. Cakrawalanews.co – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya disalurkan dalam bentuk bahan pangan pokok kepada keluarga penerima manfaat (KPM), sudah diganti menjadi bantuan tunai. Namun, di lapangan, ketentuan Kementerian Sosial (Kemensos) RI itu diduga masih dicurangi oleh sejumlah oknum. Salah satunya terjadi di Kabupaten Lamongan.
Perangkat desa diduga memaksa KPM untuk membelanjakan uang tuai yang mereka terima di agen yang telah ditunjuk. Beberapa waktu lalu, juga muncul protes dari warga yang mengaku dipaksa membelanjakan bantuan uang tunai yang ia terima di agen yang sudah ditunjuk pemerintah desa.
Menyikapi hal ini, Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Kusnadi meminta kadernya untuk mengawasi Penyaluran program BPNT atau Kartu Sembako yang saat ini sedang berlangsung.
Kusnadi yang juga Ketua DPRD Jatim ini menemukan kasus itu di Kabupaten Lamongan. Dimana, ia banyak dilapori KPM yang mengeluh lantaran mereka dipaksa harus membelanjakan uang bansos pada salah satu yang sudah ditentukan.
Sehingga, lanjut Kusnadi, mereka ketika menerima dana langsung diarahkan untuk memberikan uangnya dengan mendapatkan barang-barang sembako yang sudah disiapkan.
“Kami sayangkan, kenapa penyaluran BPNT di Lamongan tidak sesuai dengan aturan yang ada di SE Kemensos sehingga kami banyak menerima keluhan dari Keluarga Penerima Manfaat,” ujar Kusnadi, Minggu (24/4/2022).
