Setelah mendengar beberapa gubernur yang beranggapan kalau pengucuran dana desa tersebut akan mengalami kerancuan di setiap daerah. Termasuk kesalahan dalam penggunaan dana yang berujung pada tindakan korupsi. Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengusulkan agar dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat tidak langsung diberikan kepada seluruh desa. Tetapi dana tersebut diharapkan bisa diberikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap Kabupaten/Kota.
“Tentang dana desa itu harus masuk pada APBD Kabupaten/Kota lalu bisa disalurkan pada setiap desa,” kata Gubernur Soekarwo saat menyampaikan usulannya di acara Pra Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang diselenggarakan di ruang rapat Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Jumat (11/9).
