Jakarta, Cakrawalanews.co – Kengototaan pemerintah untuk membentuk dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya disuarakan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, KPK termasuk dalam lembaga negara independen dengan membangun sistim pengawasan. Menurut Kurnia pengawasan tersebut telah dilakukan KPK, dengan adanya Deputi Pengawas Internal dan diawasi oleh BPK hingga DPR.
“Secara teoritik KPK, masuk dalam rumpun lembaga negara independen yang tidak mengenal konsep lembaga Dewan Pengawas. Sebab yang terpenting dalam lembaga negara independen adalah membangun sistem pengawasan, hal itu sudah dilakukan KPK dengan adanya Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat. Bahkan, kedeputian tersebut pernah menjatuhkan sanksi etik pada dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Saut Situmorang. Lagi pun dalam UU KPK yang lama sudah ditegaskan bahwa KPK diawasi oleh beberapa lembaga, misalnya BPK, DPR, dan Presiden. Lalu pengawasan apa lagi yang diinginkan oleh negara?” kata Kurnia.
