Jakarta, cakrawalanews.co – Komisi Pemberantasan (KPK) telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal permohonan menjadi tim panelis atau pakar debat pertama pada Pilpres 2019.
Surat tersebut perihal permohonan kesediaan menjadi tim panelis/pakar debat pertama pada Pemilu Tahun 2019.
Pada pokoknya, KPU meminta agar KPK bersedia menjadi panelis untuk debat pertama pada 17 Januari 2019 dengan tema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme.
KPK pun menghargai permintaan KPU tersebut yang dipandang menunjukkan fokus KPU terhadap aspek antikorupsi sehingga meminta KPK terlibat langsung sebagai panelis tersebut.
KPK pun masih mempertimbangkan soal hadir atau tidak untuk menjadi tim panelis atau pakar debat pertama Pilpres 2019 itu dengan melihat aspek risiko independensi kelembagaan dan posisi sebagai institusi penegak hukum.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa KPK memutuskan akan terlibat secara substansi dalam rapat-rapat dan pembahasan materi debat yang akan dihadiri oleh para panelis, pakar atau ahli yang diundang oleh KPU RI.
Pada rapat-rapat tersebut, menurut Febri, KPK dapat menyampaikan poin-poin krusial yang perlu dibahas dan dimintakan pendapatnya pada para pasangan calon.
Namun, KPK belum memutuskan apakah akan hadir dalam kegiatan tersebut karena berbagai pertimbangan.
Tidak Hadir
KPK pun pada akhirnya memutuskan untuk tidak hadir sebagai panelis dalam acara debat tersebut.
“Ya, jadi sudah diputuskan oleh pimpinan KPK tidak akan hadir sebagai panelis dalam acara debat pada 17 Januari 2019,” kata Febri, belum lama ini.
