Jakarta, CakrawalaNews.co – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset selangkah lebih dekat menuju pengesahan.
Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat I untuk membawa regulasi tersebut ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Namun, persetujuan itu tidak lepas dari sejumlah catatan.
Pengawasan terhadap pengelolaan aset, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, hingga pencegahan penyalahgunaan kewenangan menjadi poin penting yang harus diperhatikan dalam penerapan aturan tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat pengambilan keputusan tingkat I di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Setelah mendengarkan laporan Panitia Kerja (Panja), pandangan mini fraksi, dan pendapat pemerintah, Dasco meminta persetujuan seluruh peserta rapat untuk melanjutkan RUU tersebut ke tahap berikutnya.
“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan dari anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat? Setuju?” ujar Dasco.
Seluruh fraksi menyatakan setuju. Meski demikian, masing-masing fraksi memberikan sejumlah penekanan agar kewenangan perampasan aset tidak berjalan tanpa pengawasan.
Di antaranya, penguatan pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat tindak pidana, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset.
Catatan tersebut menjadi penting karena mekanisme perampasan aset berkaitan langsung dengan kewenangan negara mengambil alih harta yang diduga berasal dari tindak pidana.
Karena itu, prosedur hukum dan perlindungan hak masyarakat harus berjalan beriringan dengan upaya pemulihan aset negara.
397 DIM Dibahas, Pengawasan Aset Diperkuat




