Sebelum mencapai kesepakatan, Panja RUU Perampasan Aset telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman merinci, jumlah tersebut terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Panja juga menghimpun aspirasi masyarakat serta masukan para ahli selama proses pembahasan.
Masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan agar regulasi tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga menjamin prinsip partisipasi dan keadilan.
Habiburokhman memaparkan sepuluh pokok pengaturan dalam RUU tersebut.
Salah satunya adalah penegasan prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme perampasan aset.
RUU ini juga mengatur jenis dan kriteria aset yang dapat dirampas.
Cakupannya termasuk aset terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
Salah satu mekanisme yang diatur adalah perampasan aset tanpa putusan pidana. Prosesnya mencakup penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Meski demikian, mekanisme tersebut tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya.
Termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aspek perlindungan pihak ketiga juga mendapat perhatian. RUU mengatur kesempatan pembuktian yang berimbang agar pihak yang memperoleh atau menguasai aset dengan itikad baik tidak dirugikan oleh proses perampasan.




