Selain itu, regulasi diarahkan untuk mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban tindak pidana dan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat luas.
“Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan dan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,” ujar Habiburokhman.
Badan Pengelola dan Pengawas Aset Jadi Bagian Regulasi
Persoalan lain yang diatur adalah tata kelola aset setelah disita atau dirampas negara.
RUU tersebut memuat pengaturan mengenai badan yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel.
Tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Pengawasan juga dirancang melalui pembentukan badan independen. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, baik dalam proses perampasan maupun pengelolaan aset oleh aparat dan lembaga terkait.
Pemanfaatan teknologi serta sistem informasi turut menjadi bagian dari pengaturan.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan aset.
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah menyatakan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II.
Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset, termasuk tanpa putusan pidana, diperlukan untuk mendukung pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain yang merugikan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
Setelah seluruh pihak menyatakan persetujuan, Dasco meminta perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU. Penandatanganan tersebut menandai berakhirnya pembahasan tingkat I.




