Surabaya, CakrawalaNews.co – Wacana Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai politik yang sama, yakni Partai Gerindra, memunculkan sejumlah catatan dari sisi konsolidasi kekuasaan.
Di tengah pernyataan sejumlah ketua partai politik yang menyerahkan urusan pemilihan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto, muncul pertanyaan mengenai soliditas koalisi hingga distribusi dukungan politik di pemerintahan.
Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Moch. Mubarak Muharam, M.IP., menilai sikap sejumlah pimpinan partai yang memberikan keleluasaan kepada Prabowo untuk menentukan sosok wakil presiden bisa memiliki sejumlah alasan.
Menurutnya, pernyataan tersebut belum tentu sepenuhnya lahir dari kerelaan politik.
Ada kemungkinan para ketua partai ingin menghindari perselisihan internal koalisi akibat perebutan posisi wakil presiden.
Selain itu, masing-masing partai juga bisa saja tidak ingin memberikan keuntungan politik kepada salah satu partai tertentu.
“Sehingga akhirnya ada ketua parpol yang mengatakan keputusan wakil presiden terserah Pak Prabowo, termasuk apabila Pak Prabowo itu mengambil kader Gerindra,” ujarnya pada Cakrawala Senin, 16 November 2026.
Namun, Mubarok mengingatkan, komposisi presiden dan wakil presiden yang berasal dari satu partai politik bukanlah pola yang lazim dalam praktik politik Indonesia setelah reformasi.



