Surabaya. Cakrawalanews.co — Langkah tegas Pemerintah Pusat dalam memangkas dan menata efisiensi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai perlu menjadi rujukan bagi pemerintah daerah. Kebijakan rasionalisasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menata ulang kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono. Dimana dirinya menyoroti pentingnya efisiensi anggaran daerah agar tidak terus-menerus terbeban oleh BUMD yang tidak produktif.
”Pemerintah Pusat hari ini melihat BUMN dalam konteks efisiensi anggaran. Presiden memangkas jumlah BUMN dari 1.700 menjadi sekitar 300-an, termasuk anak dan cucu perusahaannya. Langkah ini bisa menjadi inspirasi bagi Pemprov Jatim untuk melakukan efisiensi serupa pada BUMD-nya,” ujar Blegur, di Surabaya, Senin (03/08/26).



