Medan, CakrawalaNews.co | Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 resmi bergulir di Kota Medan.
Tidak sekadar menjadi ajang kumpul tahunan, Rakernas kali ini menjadi ruang krusial bagi para kepala daerah untuk membedah berbagai isu regulasi dan ekonomi nasional yang berdampak langsung pada stabilitas pembangunan kota.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa forum ini didesain untuk melahirkan solusi konkret, bukan tempat mengeluh. Di tengah dinamika kebijakan fiskal dan aturan baru dari pusat, 98 pemerintah kota dituntut harus tetap tangguh.
Salah satu fokus utama dalam pembahasan Rakernas kali ini adalah penyesuaian terhadap regulasi makro.
Para wali kota secara intensif membahas rencana revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Kedua regulasi ini dinilai sangat sensitif karena mengatur batasan kewenangan daerah dan skema pengelolaan belanja pegawai.
Terlebih, sejak setahun terakhir, banyak daerah harus memutar otak akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran dan pengurangan nilai Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.
“Kita diciptakan bukan untuk berkeluh kesah. Tapi kita diciptakan untuk terus berinovasi, membangun kekuatan kita dengan bersinergi antara satu kota dengan kota yang lainnya,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi saat membuka rangkaian acara di Kota Medan, Rabu (1/7/2026) malam.
Selain aspek regulasi, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketahanan pangan menjadi isu ekonomi yang paling disorot.
Guna menyiasati pemotongan dana transfer pusat, APEKSI mendorong terjadinya transfer teknologi dan hibah aplikasi pelayanan publik antarkota demi mendongkrak pendapatan lokal secara instan tanpa membangun sistem dari nol.
Beberapa kisah sukses inovasi digital yang mencuat dalam forum ini antara lain, Kota Surabaya sukses menerapkan digitalisasi sistem parkir yang mampu melejitkan PAD hingga 30 persen.
Lalu Kota Malang dengan meluncurkan aplikasi PERSADA (Pajak Elektronik System untuk Asli Daerah) untuk transparansi sektor pajak.
Selain itu, Kota Medan juga Mengembangkan aplikasi Qresto (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) guna mengoptimalkan pajak restoran.
Selain optimalisasi pajak, isu ketahanan pangan dan penguatan city branding (seperti yang sukses diterapkan di Singkawang, Tidore, dan Ternate) juga dibahas lintas sektor melalui Forum Pangan serta Forum Bisnis dan Investasi untuk memastikan pasokan komoditas aman dan daya saing ekonomi daerah meningkat.
Isu strategis lain yang tidak kalah penting adalah pengawalan implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah perkotaan.
APEKSI menilai sinkronisasi tata ruang daerah dengan proyek pusat harus berjalan mulus agar PSN benar-benar membawa efek domino positif bagi perekonomian warga lokal.
Melalui berbagai komite khusus seperti Forum Kepala Bappeda (BAKTI) dan Forum Lingkungan Hidup, para kepala daerah merumuskan rekomendasi strategis yang nantinya akan diserahkan langsung kepada pemerintah pusat.
Rekomendasi tersebut mencakup poin-poin usulan regulasi fiskal, TKD, hingga operasionalisasi PSN di lapangan.
“Kita tidak hanya menyampaikan masalah, tetapi kita juga harus menyampaikan solusi. Karena saya yakin negara ini berdaulat kalau kota-kota ini kuat. Sesuai tema kita, Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat,” pungkas pria yang akrab disapa Cak Eri tersebut
