Cakrawalanews.co-Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, melalui rapat koordinasi bersama pemerintah daerah yang berlangsung di Aula Bapperinda Ponorogo pada hari Rabu, 11 Maret 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN, Enny Indarti, menjelaskan bahwa evaluasi difokuskan pada tata kelola program, khususnya mengenai pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat daerah.
Berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat sejumlah SPPG yang menggunakan produk UMKM serta tenaga kerja yang berasal dari luar daerah. Enny menegaskan bahwa kondisi ini tidak selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengenai penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memegang peranan krusial untuk memastikan pelayanan gizi berjalan optimal sekaligus mendorong penguatan ekonomi lokal.
“Pemberdayaan UMKM dan tenaga kerja seharusnya berasal dari daerah setempat dengan tetap memperhatikan kualitas produk,” katanya.
Merespons hal tersebut, Pelaksana Tugas Bupati Ponorogo, Lisdyarita, meminta kepada seluruh pengelola dapur MBG untuk mematuhi aturan yang berlaku. Ia menaruh harapan besar agar seluruh bahan pangan maupun tenaga kerja yang terlibat dalam operasional dapur tersebut sepenuhnya memberdayakan pelaku usaha dan masyarakat lokal Ponorogo.
Lisdyarita memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus memberikan arahan strategis agar pengelola program memprioritaskan potensi daerah. “Kami berharap program ini tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang kerja bagi warga Ponorogo,” katanya.( wa/ar)
