Cakrawalanews.co- Pemkot Surabaya terus memperkuat standar higiene pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan pelaksanaan yang aman, tertib, dan tepat sasaran. Ketua Satgas Pelaksana MBG Kota Surabaya sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi saat ini menjadi langkah krusial dalam menjaga keberlangsungan program yang telah dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat.
“Program MBG di Surabaya saat ini telah menjangkau 207.355 penerima manfaat. Oleh karena itu, kami memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar, terutama dalam aspek keamanan pangan dan higiene sanitasi. Koordinasi bersama BGN menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan,” ujar Lilik di sela koordinasi bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Surabaya.
Upaya ini bertujuan memperkuat tata kelola program sekaligus memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Surabaya memenuhi standar operasional serta ketentuan higiene sanitasi. Berdasarkan pemutakhiran data per 18 Februari 2026, tercatat ada 87 SPPG di Kota Surabaya, dengan rincian 67 unit sudah beroperasi melayani masyarakat, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan teknis maupun administrasi.
Lilik menambahkan bahwa saat ini sebanyak 36 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemkot terus mendorong unit lainnya untuk segera melengkapi sertifikasi tersebut demi menjaga mutu dan keamanan pangan. Sebagai langkah konkret, surat imbauan telah diterbitkan kepada yayasan dan mitra pengelola SPPG yang belum bersertifikat agar segera melakukan pengurusan administrasi.
“Berdasarkan pemutakhiran data per 18 Februari 2026, tercatat sebanyak 87 SPPG di Kota Surabaya. Dari jumlah tersebut, 67 SPPG telah beroperasi dan melayani masyarakat, sementara sisanya dalam proses persiapan maupun penyesuaian administrasi dan teknis,” katanya. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan untuk menyukseskan program ini. “Sinergisitas lintas sektor akan terus diperkuat, tidak hanya dalam aspek perizinan, tetapi juga terkait kesiapan tenaga kerja, keamanan pangan, hingga pemetaan sasaran penerima manfaat,” pungkasnya. ( ar/aw)
