Cakrawalanews.co-Pemerintah Kabupaten Lamongan optimistis bahwa pembangunan Waduk Karangnongko akan menjadi solusi jangka panjang yang efektif untuk mereduksi banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo, terutama di kawasan hilir seperti Bengawan Jero. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Lamongan, Erwin Sulistya Pambudi, menjelaskan bahwa banjir di Bengawan Jero merupakan fenomena tahunan yang dipicu oleh tingginya debit air dari hulu serta kiriman air dari 15 kecamatan yang bermuara di kawasan tersebut.
“Selama ini banjir di Lamongan banyak dipengaruhi aliran dari hulu Bengawan Solo. Ke depan, keberadaan Waduk Karangnongko diharapkan bisa menahan kiriman air sehingga volume luapan di hilir dapat ditekan,” kata Erwin usai mendampingi kunjungan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Budi Irawan, di Lamongan pada Jumat (20/2/2026).
Sambil menunggu proyek tersebut rampung, Erwin menambahkan bahwa pemerintah tetap fokus pada penanganan jangka pendek secara intensif melalui pompanisasi, normalisasi sungai, pengaturan pintu air, hingga penyaluran bantuan logistik bagi warga terdampak. Sebagai informasi, Waduk Karangnongko atau Bendung Gerak Karangnongko merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora. Proyek ini dirancang untuk memperkuat ketahanan air, irigasi, serta pengendalian banjir di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo.
Hingga Juli 2025, progres pembangunan Paket 1 telah mencapai sekitar 38,8 persen dengan target penyelesaian konstruksi pada akhir 2026. Meski begitu, operasional penuh diprediksi baru bisa terlaksana pada 2029 akibat adanya kendala pembebasan lahan. Dengan nilai investasi mencapai Rp1,26 triliun hingga Rp1,5 triliun dan luas genangan 1.026,55 hektare, infrastruktur ini diproyeksikan mampu mendukung irigasi untuk 6.950 hektare lahan serta menyediakan air baku bagi sekitar 270 ribu jiwa.
Saat ini, Pemkab Lamongan terus mempercepat penanganan darurat di lima kecamatan terdampak banjir, yakni Kalitengah, Deket, Turi, Karangbinangun, dan Glagah, sembari berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk langkah struktural jangka panjang. ( wa/ar)
