Penegakan Hukum Berbasis Digital
Selain itu, Kemenhub juga menekankan perlunya pengawasan dan penegakan hukum berbasis digital, seperti penggunaan CCTV, ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), dan WIM (Weigh In Motion). Teknologi ini menjadi bagian penting dari kerja sama Kemenhub-Polri, terutama mengingat keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kemenhub.
”Nantinya penegakan hukum yang kita lakukan tidak lagi konvensional, tapi berbasis IT yang terintegrasi sebagai terobosan hukum, sehingga penegakan hukumnya bisa lebih maksimal,” kata Aan.
Integrasi data juga menjadi kunci sukses dalam Operasi Angkutan Nataru. Dengan menggabungkan data lintas pemangku kepentingan, Kemenhub yakin permasalahan lalu lintas seperti kemacetan atau perlambatan dapat diprediksi lebih awal dan strategi penanganannya bisa disusun secara cepat dan tepat.
Aan berharap kerja sama antara Kemenhub dan Polri, khususnya yang berbasis teknologi, dapat terus dikembangkan.( wa/an)
